Manajemen mutu pendidikan di sekolah: peran kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah
DOI:
https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9612Keywords:
kepala sekolah, mutu pendidikan, partisipasi masyarakatAbstract
Berbicara tentang pendidikan, hal pertama yang tersirat dalam benak kita adalah “sekolah”. Sekolah dalam hal ini merupakan suatu organisasi publik yang memberikan jasa layanan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas individu masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang wajar apabila masyarakat menuntut tersedianya “sekolah yang baik” yang tercermin dari efektivitas kinerja sekolah yang bersangkutan. Di sinilah manajemen mutu pendidikan di sekolah menuntut peran kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, serta partisipasi masyarakat secara optimal. Mutu atau lebih sering disebut dengan istilah kualitas merupakan gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pihak pengguna. Berkaitan dengan pendidikan di sekolah, mutu pendidikan senantiasa merujuk pada spesifikasi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan tujuan atau manfaat dari pendidikan itu sendiri. Itulah sebabnya, dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi sekolah akan sangat sulit dicapai tanpa adanya keselarasan pandangan antara kepala sekolah, guru dan masyarakat tentang makna pendidikan yang sebenarnya, serta bagaimana seharusnya proses pendidikan di sekolah itu dilaksanakan. Oleh karenanya, sudah seharusnyalah pimpinan sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru dan masyarakat bekerja sama secara terpadu dalam mewujudkan setiap cita-cita pendidikan untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan moralnya.
References
Caldwell, B. J., & De Corte, E. (2005). School-based management. The International Academy of Education (IAE). http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001410/141025e.pdf
Fullan, M., & Watson, N. (2000). School-based management: Reconceptualizing to improve learning outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 11(4), 453–473. https://doi.org/10.1076/sesi.11.4.453.3561
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Panduan pembinaan manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar. Dit. Pembinaan SD Ditjen. Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. http://mbscenter.or.id/sources/44Panduan_MBS_1_Grand_Design_Pola_Pembinaan_MBS_di_SD.pdf
Kementerian Pendidikan Nasional. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah. http://www.mediapendidikan.info/wp-content/uploads/2014/12/permendiknas_13-Tahun_2007-sks_lamp.pdf
Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota. http://www.kinerja.or.id/pdf/704f03e9-c651-451b-8c1f-dd16ec40740d.pdf
Kirk, D. J., & Jones, T. L. (2004). Effective schools. Pearson Education. https://images.pearsonassessments.com/images/tmrs/tmrs_rg/effectiveschools.pdf?wt.mc_id=TMRSEffective_Schools
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf
Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU14-2005GuruDosen.pdf
Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. http://banpaudpnf.or.id/upload/download-center/PP.No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 Tah_1508753201.pdf
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2017 Mulyana Abdullah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.